MAKASSAR – Hampir sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah minim realisasi anggaran belanja tahun 2022. Kebanyakan masih di bawah 50 persen.
Bahkan, ada beberapa dinas yang serapan anggarannya di bawah 20 persen. Terparah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Serapan anggarannya masih 5,69 persen.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Perdagangan Makassar juga minim realisasi. Di bawah 20 persen.
Data itu periode September 2022, tahun anggaran 2022. Serapan anggaran Dispora Makassar masih berkisar 13,81 persen. Sedangkan Dinas Perdagangan, 18,38 persen.
Di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar 2022, Dinas PU mengelola anggaran kurang lebih Rp899 miliar. Baru terealisasi sekira Rp51 miliar lebih.
Pejabat Dinas PU Makassar sejauh ini belum bisa dimintai keterangannya.
Sementara Dispora Makassar mengelola anggaran sebesar Rp243 miliar lebih. Realisasi anggarannya berkisar Rp33 miliar lebih.
“Kegiatan fisik yang belum jalan,” aku Kepala Dispora Makassar, Andi Pattiware, belum lama ini.
Kepala Dinas Perdagangan Makassar, Arlin Ariesta tidak menampik masih minimnya serapan anggaran belanja di dinasnya.
Dia bilang, pembangunan pasar di tahun anggaran 2022 ini tidak terlaksana. Sehingga serapan anggaran di dinasnya masih sangat rendah.
“Adanya kegiatan fisik pembangunan pasar yang melalui APBD 2022 yang tidak terlaksana karena kendala waktu pelaksanaan. Sehingga diusulkan pelaksanaannya pada APBD 2023,” tuturnya via pesan singkat WhatsApp, Senin 17 Oktober 2022.
Selain ini, kegiatan pengembangan sentra kerajinan industri juga tidak terlaksana. Terkendala soal alas hak lahan pembangunan.
“Kegiatan DAK (dana alokasi khusus) Kementerian Perindustrian berupa kegiatan pengembangan sentra kerajinan industri yang tidak terlaksana karena terkendala alas hak lahan yang masih berproses di Kantor Pertanahan Kota Makassar,” timpalnya.
Dari data yang diperoleh, Dinas Perdagangan Makassar di tahun 2022 ini mengelola anggaran sebesar Rp45 miliar lebih. Realisasinya baru mencapai Rp8,2 miliar lebih. (*)
