Rakor bersama Menteri Dalam Negeri, Danny Pomanto: Inflasi Makassar Masih Terkendali

MAKASSAR – Senin 29 Mei 2023. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual.

Rakor itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Sejumlah kepala dinas terkait ikut mendampingi Danny Pomanto-sapaan wali kota saat rapat.

Dalam pemaparannya, Tito Karnavian menyampaikan kondisi inflasi Indonesia periode April 2023. Saat ini berada di angka 4,33% (yoy).

Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat, harga komoditi pangan pada periode keempat di bulan Mei secara nasional masih berfluktuasi di berapa kota kabupaten.

Ada beberapa harga komoditi yang cenderung mengalami kenaikan. Seperti bawang merah, bawang putih, daging dan telur ayam ras.

Kendati demikian, Makassar tidak masuk dalam sepuluh kota kabupaten dengan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera.

“Kita (Makassar) tidak masuk dalam list yang buruk. Kita cukup bagus. Alhamdulillah cukup terkendali,” tegas Danny Pomanto, usai mengikuti rapat secara virtual.

Sejauh ini, lanjut Danny Pomanto, Pemkot Makassar telah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan laju inflasi. Seperti pelaksanaan pasar murah. Juga pencanangan gerakan menanam satu juta polybag di seribu lorong wisata.

Organisasi perangkat daerah terkait bahkan terus melakukan pantauan dan intervensi harga hingga ketersediaan pangan.

“Termasuk intruksi pak Mendagri tadi soal intervensi harga-harga pangan diminta untuk tidak segan-segan menggunakan APBD itu juga kita lakukan,” sambung Danny Pomanto.

Tito Karnavian sebelumnya meminta kepada seluruh pemerintah kota kabupaten untuk mewaspadai terjadinya kenaikan harga komoditi pangan. Itu dikhususkan bagi kota kabupaten dengan IPH tertinggi.

Dia membeberkan, sekira 52 persen kota kabupaten di Indonesia mengalami kenaikan IPH secara nasional.

“Yang perlu kita waspadai yaitu bawang merah terjadi kenaikan di banyak wilayah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga,” imbaunya.

Dia pun meminta kepada pemerintah kota kabupaten untuk tetap berkoordinasi dengan TNI-Polri dalam upaya menekan laju inflasi.

Termasuk penggunaan APBD. Agar kiranya pemerintah kota kabupaten untuk tidak segan-segan menggunakan APBD dalam mengendalikan inflasi.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak ragu untuk menggunakan APBD mereka dalam mengendalikan inflasi,” kunci mantan Kapolri tersebut. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here