Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama-sama Kepala BKN Pusat Haryomo Dwi Putranto berkomitmen menegakkan netralitas ASN jelang Pilkada serentak November mendatang.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan, pada diri ASN ada hak politik, ada pula kewajiban netral.
Kuncinya kata Danny, ialah harus dimanajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya.
“Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya. Saya pernah bertanya, apakah pada saat dia pakai bajunya itu haram? Ternyata itu pada status jam kerjanya,” kata Danny saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN, di Hotel Claro, Kamis, (16/05/2024).
Hal itulah, sebut wali kota dua periode ini yang menjadi penekanannya. Apalagi, dia mengaku sedari dulu menjadi korban soal netralitas ASN ini.
Makanya, tentu kata dia, komitmennya begitu kuat untuk menjadi pionir dalam netralitas ASN menghadapi pilkada November mendatang.
Sementara itu, dalam sambutannya, Haryomo Dwi Putranto mengatakan netralitas ASN menjadi perhatian institusi BKN Pusat.
Ditambah lagi dalam mengahadapi Pilkada serentak November nanti. Pasalnya banyak kasus perihal netralitas ASN khususnya di daerah.
“Posisinya sangat susah bagi ASN daerah. Beda dengan Pilpres,” ujarnya.
Olehnya, kata dia, rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama menegakkan netralitas dan menjaga karir ASN terutama di daerah.
Haryomo juga mengapresiasi kehadiran Danny Pomanto. Dia bilang, kehadiran wali kota berlatarbelakang pendidikan arsitektur ini menunjukkan komitmen kuat netralitas ASN dan kinerja ASN.
“Saya sangat mengapresiasi pak wali. Meski sibuk tetapi menyempatkan diri hadir,” ucapnya.
